Terilhami dari tulisan Jarar Siahaan di BatakNews yang berjudul “Pantaskah Soeharto Diampuni”, dan dari peringatan 9 tahun turunnya Rezim Soeharto, berdasarkan fakta dari kejadian yang terjadi 42 tahun silam di Jakarta, tepatnya tentang peristiwa pemberontakan G 30 S/PKI.
Ada seorang ahli sejarah yang sempat meneliti tentang kejadian yang menimpa bangsa kita di tahun 1965, mengatakan bahwa di tahun 1965, di Indonesia hanya ada satu Jendral dan dia adalah Mayjen TNI Soeharto. Menurut ahli sejarah itu juga termakan image yang sengaja dibuat Soeharto bahwa dia adalah orang yang paling berjasa atas dibubarkannya Partai yang kini dianggap sebagai partai terlarang di negeri kita.
Soeharto adalah seorang prajurit TNI berpangkat cukup tinggi dan juga memegang salah satu jabatan penting dalam jajaran TNI sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad). Pada masa kepemimpinan Ir. Soekarno, Soeharto adalah seorang perwira tinggi yang tidak terlalu diperhitungkan. Itu juga menjadi penyebab tidak terteranya nama Soeharto dalam daftar 7 jendral yang menjadi target pembunuhan dalam pemberontakan PKI.
7 Jendral yang menjadi target operasi PKI (Baris pertama kiri-kanan) Jendral TNI Anumerta Ahmad Yani, Letjen TNI Anumerta MT Haryono, Letjen TNI Anumerta S Parman, Letjen TNI Anumerta Suprapto. (Baris kedua Kiri-kanan) Mayjen TNI Anumerta Sutoyo Siswomiharjo, Mayjen TNI Anumerta DI Panjaitan, Kapten Czi Anumerta Pierre Tendean
Apa mungkin Soekarno lupa pada jasa Soeharto yang menjadi arsitek Serangan Umum 1 Maret atas Kota Yogya yang berhasil menguasai Kota Yogya selama 6 jam yang kala itu dikuasai oleh Belanda? Ataukah Soekarno mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi.
Pada tahun 1965 tepatnya pada tanggal 30 September 1965, sebuah pemberontakan terjadi atas keutuhan Pancasila (itu kata rezim Orde Baru) namun berhasil ditumpas sampai ke akar-akarnya oleh seorang perwira tinggi bernama Soeharto.
“Resolusi Dewan Jendral” yang sempat beberapa kali disebutkan dalam film tersebut, hal itu benar adanya. Resolusi Dewan Jendral memang ada. Beberapa orang Jendral pada saat itu sedang merencanakan untuk menggulingkan kekuasaan Soekarno dan mengambil alih kekuasaan.
Para pemimpin PKI kala itu cukup resah dengan adanya isu tentang resolusi Dewan Jendral. Mereka khawatir jika para jendral berhasil, maka posisi mereka berada di ujung tanduk. Untuk itu mereka harus bergerak cepat, berpacu dengan waktu untuk menumpas para jendral yang terlibat dalam Resolusi Dewan Jendral, sebelum para jedral mendahuluinya.
Rakyat yang kala itu masih bodoh dicekoki dengan pernyataan-pernyataan pedas tentang seberapa menyeramkan dan menyakitkannya sebuah pemberontakan. PKI terus menyebarkan doktrin bahwa pemberontakan itu identik dengan kekejaman. Rakyat akan semakin terkepung dalam kesengsaraan. Doktrin yang dilontarkan PKI itu terhadap rakyat itu pada akhirnya berhasil membakar darah rakyat yang kala itu tengah dirundung duka yang mendalam dan berkepanjangan akibat dari ketidak stabilan perekonomian di sebuah negara yang masih muda ini. Akhirnya PKI mendapat restu dari rakyat yang telah didoktrinnya untuk menumpas para jendral yang terlibat dalam Resolusi Dewan Jendral.
PKI sendiri mempunyai kepentingan dalam penumpasan ini. PKI adalah pendukung terkuat Soekarno, dan Soekarno adalah pendukung terkuat PKI demi sebuah image bagi dunia internasional bahwa Indonesia tidak mudah dimasuki pengaruh Amerika Serikat. Memang Sokarno lebih menyukai politik sosialis demokratik seperti yang diajarkan Uni Soviet kepada dunia kala itu yaitu pemerataan.
Karena PKI takut kehilangan dukungan dari presiden, maka PKI harus secepatnya menumpas Dewan Jendral sebelum Dewan Jendral menggulingkan Soekarno. Maka direncanakanlah sebuah aksi untuk menumpas Dewan Jendral. Akhirnya para pemimpin PKI sepakat tanggal yang tepat untuk melakukan aksi adalah pada tanggal 30 September.
Para pimimpin PKI melakukan rapat tentang aksi yang bakal mereka lakukan. Sedikitpun mereka tidak menyinggung nama Soeharto karena memang Soeharto kala itu bukan siapa-siapa. Dia tidak lain hanyalah seorang prajurit TNI berpangkat tinggi yang tidak diperhitungkan dan tidak penting sama sekali.
Disisi lain, Soeharto sendiri juga mengetahui tentang adanya resolusi Dewan Jendral dan mengetahui bahwa PKI akan melancarkan aksi untuk menumpasnya. Namun dia hanya diam. Soeharto juga memiliki kepentingan jika PKI berhasil. Kepentingan Soeharto sebenarnya adalah agar dia mulai dianggap penting dan kembali diperhitungkan di kancah percaturan negeri ini sehingga dia bisa mendapat jabatan yang lebih penting dari jabatan yang dia pegang saat itu. Dia biarkan PKI melakukan aksinya dengan membunuh para perwira tinggi TNI yang memang memegang jabatan penting di negara. Dengan demikian akan semakin berkurang saingan bagi Soeharto untuk meraih jabatan yang lebih tinggi dan lebih penting dari sekedar panglima Kostrad.
Tanggal 30 September pukul 4 pagi, diculiklah 7 jendral yang menjadi target operasi PKI. Mereka dibawa ke lubang buaya dan diserahkan kepada masa pendukung PKI yang telah berkumpul di sana sejak sore hari tanggal 29 September untuk diadili dengan cara mereka. Massa dibebaskan melakukan apa saja sesuka hati mereka kepada para jendral yang akan menambah kesengsaraan bagi rakyat tersebut. Massa yang berkumpul di lubang buaya berpesta pora sebelum akhirnya menyiksa hingga mati para jendral tersebut.
- Fakta Di Balik Peristiwa G 30 S PKI
Pagi harinya, Soeharto yang telah mengetahui hal ini mendapat laporan dari beberapa ajudan jendral yang telah diculik. Soeharto hanya tersenyum dalam hati karena telah mengetahui bahwa semua ini akan terjadi. Ambisinya untuk menguasai negeri dengan pangkat dan jabatan yang dia miliki hanya tinggal selangkah lagi.
Tahukah anda apa sebenarnya yang telah direncanakan Soeharto sebelumnya yang disimpannya baik-baik dalam benaknya? Dia biarkan PKI membunuh ketujuh Jendral tersebut, lalu memfitnah PKI telah melakukan kudeta terhadap Soekarno sehingga orang-orang PKI yang mengetahui fakta sejarah dapat dengan mudah disingkirkan dengan cara difitnah. Doktrin yang dilontarkan Soeharto adalah bahwa PKI akan melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan Soekarno. Mungkinkah PKI akan menggulingkan pendukung terkuatnya? Tidak masuk akal. Ingat PKI dan Soekarno saling mendukung, apa mungkin PKI melakukan hal itu?
Pagi harinya Soeharto bergerak cepat dan melangkahi tugas beberapa orang jendral atasannya dengan memegang tampuk pimpinan TNI untuk sementara tanpa meminta restu dari Presiden. Di buku sejarahku waktu SD ditulis, “Mayjen TNI Soeharto dengan tangkas memegang tampuk pimpinan TNI yang lowong sepeninggal A Yani.” Kalau bisa dan boleh aku ingin mengedit tulisan di buku sejarahku dengan kata-kata, “dengan lancang Soeharto memegang tampuk pimpinan TNI.” Masih banyak orang yang harusnya dimintai restu oleh Soeharto atas inisiatifnya memegang tampuk pimpinan TNI.
Lalu dengan mudah Soeharto yang telah mengetahui semua seluk beluk aksi PKI ini menumpas PKI. Hanya dalam waktu beberapa jam saja, para pelaku pemberontakan PKI ditangkap dan sebagian lagi kabarnya melarikan diri ke luar negeri. Lalu Soeharto menyebarkan doktrin bahwa PKI telah melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Soekarno. Padahal PKI bermaksud menggagalkan kudeta yang akan dilancarkan oleh para jendral tersebut. PKI dijadikan kambing hitam oleh Soeharto atas apa yang memang diinginkannya. Satu langkah Soeharto untuk menguasai negeri ini berhasil.
- Penguasaan Kembali Gedung RRI Pusat
Dini hari tanggal 1 Oktober 1965 Gerakan Tiga Puluh September (G30S) PKI menculik dan membunuh 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat yang yang dinilai sebagai penghalang utama rencana mereka untuk merebut kekuasaan Negara. Pagi itu pula mereka berhasil menguasai Gedung RRI dan Gedung Pusata Telekomunikasi. Di bawah todongan pistol, seorang penyiar RRI dipaksa menyiarkan pengumuman yang menyatakan bahwa G-30-S telah menyelamatkan Negara dari usaha kudeta “Dewan Jendral”. Tengah hari mereka mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara dan pendemisioneran cabinet. Untuk menghentikan pengumuman-pengumuman yang menyesatkan rakyat itu, Panglima Komando Tindakan Strategi Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen Soeharto yang telah mengambil alih sementara pimpinan Angkatan Darat memerintahkan pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) untuk membebaskan Gedung RRI Pusata dan Gedung Telekomunikasi dari penguasaan G-30-S PKI. Operasi yang dimulai pukul 18.30, dengan mengerahkan kekuatan satu kompi dalam waktu hanya 20 menit, RPKAD berhasil menguasai kembali gedung vital itu. Pukul 20.00 tanggal 1 Oktober 1965 RRI Pusat sudah dapat menyiarkan pidato radio Mayjen Soeharto yang menjelaskan adanya usaha kudeta yang dilakukan oleh PKI melalui G-30-S
- Penangkapan D.N. Aidit ( 22 November 1965 )
Setelah G 30 S PKI mengalami kegagalan di Jakarta, pada tanggal 1 Oktober 1965 tengah malam ketua CC PKI D.N. Aidit melarikan diri ke Jawa Tengah yang merupakan basis utama PKI. Tanggal 2 Oktober 1965 ia berada di Yogyakarta, kemudian berpindah-pindah tempat dari Yogyakarta ke Semarang. Selanjutnya ia ke Solo untuk menghindari operasi pengejaran yang dilakukan oleh RPKAD. Tempat persembunyiannya yang terakhir di sebuah rumah di kampung Sambeng Gede. Daerah ini merupakan basis Serikat Buruh Kereta Api (SBKA), organisasi massa yang bernaung dibawah PKI. Melalui operasi intelijen, tempat persembunyian D.N. Aidit dapat diketahui oleh ABRI. Tengah malam tanggal 22 November 1965 pukul 01.30 rumah tersebut digrebek dan digledah oleh anggota Komando Pelaksanaan Kuasa Perang (Pekuper) Surakarta. Penangkapan hamper gagal ketika pemilik rumah mengatakan bahwa D.N. Aidit telah meninggalkan rumahnya. Kecurigaan timbul setelah anggota Pekuper menemukan sandal yang masih baru, koper dan radio yang menandakan hadirnya seseorang yang lain di dalam rumah itu. Penggeledahan dilanjutkan. Dua orang Pekuper menemukan D.N. Aidit yang bersembunyi di balik lemari. Ia langsung ditangkap dan kemudian dibawa ke Markas Pekuper Surakarta di Loji Gandrung, Solo.
Suasana negara saat itu benar-benar memburuk. Negara yang masih muda ini serasa berasa di titik paling bawah dari keterpurukannya. Perekonomian anjlok, harga bahan pangan menjulang, bahan pangan susah didapat dimana-mana, kerusuhan pecah di seluruh wilayah negeri ini. Beberapa elemen masyarakat melakukan aksi yang berbuntut dengan dicetuskannya Tritura (Tri Tuntutan Rakyat). Isi Tritura adalah:
1. Bubarkan PKI
2. Turunkan Harga
3. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur G 30 S PKI
Aksi beberapa elemen masyarakat ini di awali dengan aksi yang digelar oleh mahasiswa yang menamakan dirinya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Gerakan mahasiswa ini juga diikuti oleh elemen masyarakat lain seperti Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), dan lain-lain.Aksi-aksi inilah yang kemudian memicu pecahnya revolusi di negara ini. Semakin lama situasi negara semakin memburuk.
Situasi ini akhirnya yang memaksa tiga orang Jendral yaitu Letjen (yang baru naik pangkatnya) Soeharto, Brigjen Amir Machmud dan Brigjen M Yusuf untuk menemui presiden dan memaksa presiden agar segera memenuhi tuntutan rakyat. Tritura harus dipenuhi jika presiden ingin mengembalikan situasi negara ke arah yang kondusif.
Soekarno menolak memenuhi tuntutan rakyat. Soekarno tahu bahwa ini semua hanya kerjaan Soeharto yang memfitnah PKI sebagai pemberontak. Soekarno tahu betul, tidak mungkin PKI berkeinginan untuk menggulingkannya namun Soekarno tidak memiliki bukti yang otentik atas pernyataannya tersebut. Soekarno tahu bahwa aksi yang dilakukan oleh PKI dengan nama G 30 S PKI hanya bertujuan untuk menumpas rencana kudeta militer yang akan dilakukan oleh sekelompok perwira tinggi yang menamakan dirinya Dewan Jendral.
Setelah gagal untuk memaksa presiden memenuhi tuntutan rakyat, ketiga jendral tersebut berinisiatif membuat sebuah surat perintah atas nama presiden. Isi surat perintah yang diberi nama Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) hingga kini hanya diketahui oleh hanya 4 orang, ketiga jendral tersebut dan Soekarno, namun karena tiga diantaranya kini telah meninggal dunia, maka kini hanya tertinggal satu lagi saksi sejarah yaitu Soeharto. Sayang, Soeharto pun tidak ingin rakyat Indonesia tahu apa isinya, maka dia lenyapkan supersemar yang asli dan buat sebuah surat perintah yang palsu seperti yang kita tahu belakangan ini.
Teks Supersemar yang palsu, sedangkan yang asli, hingga kini tidak ditemukan bangkainya
Supersemar yang telah rampung dibuat diserahkan kepada Soekarno untuk ditandatangani, namun Soekarno menolak untuk menandatanganinya. Soekarno tidak mau membubarkan PKI namun juga tidak mempunyai alasan yang kuat atas kehendaknya tidak ingin membubarkan PKI. Sementara rakyat telah didoktrin oleh Soeharto bahwa PKI telah melakukan pengkhiatan terhadap negara dan ingin menguasai negara ini dan menjadikannya negara berfaham Komunis.
Menurut pengakuan dari seorang kakek tua tak lama setelah Soeharto lengser, bahwa dulu ia bekerja di Istana Merdeka. Tugasnya adalah mengantarkan minuman buat presiden. Pada saat ketiga jenderal itu sedang berada di ruang kerja presiden, sang kakek memasuki ruangan dengan maksud ingin mengantarkan minuman bagi presiden dan ketiga tamunya. Terkejutlah ia saat melihat presiden sedang menandatangani sebuah surat yang diyakininya sebagai supersemar di bawah todongan Pistol.
Pada saat sang kakek mengungkapkan kisah ini, Jendral M Yusuf masih hidup, maka ia diwawancarai oleh kru TV sehubungan dengan pernyataan sang kakek. Karena M Yusuf berada pada posisi netral maka ia yang diwawancarai. Tapi sayang, saya sangat yakin bahwa fakta yang diungkapkan sang kekek benar adanya, tapi demi menyelamatkan sejarah yang sudah terputar balik dan tak mungkin diubah lagi, maka Jenderal M Yusuf membantah bahwa presiden menandatangani supersemar di bawah todongan pistol. Tapi saya yakin dan sangat percaya, Jendral M Yusuf yang kala itu sudah pensiun membantah hal itu karena ia sadar, jika ia bongkar rahasia ini, maka terbongkarlah semua fakta sejarah dan Indonesia kembali terombang ambing dalam keraguan. Mana yang benar? Sejarah versi Soeharto atau M Yusuf.
Akhirnya supersemar ditandatangani oleh Soekarno, namun supersemar tidak ditujukan kepada Soeharto. Hal ini membuat Soeharto panas, entah dengan cara apa, Soeharto berhasil melenyapkan surat itu dan membuat pernyataan palsu dengan mengatakan bahwa supersemar ditujukan kepadanya untuk memegang tampuk pimpinan TNI untuk sementara dan mengembalikan stabilitas nasional.
Dua langkah Soeharto berhasil. Maka berpedoman pada surat perintah palsu yang dibuat oleh Soeharto sendiri, ia mulai bergerak dan membubarkan PKI serta antek-anteknya. Sebagian besar masa pendukung PKI, Gerwani dan berbagai organisasi massa lain bentukan PKI dibantai secara masal, sebagian lagi dipenjara. Ini dilakukan untuk menghilangkan jejak sejarah agar semua kebusukan yang dilakukan oleh Soeharto tidak terungkap. PKI dijadikan kambing hitam karena memang PKI pernah melakukan percobaan kudeta di tahun 1948. Ini dijadikan alasan bagi Soeharto untuk semakin menjatuhkan PKI.
Setelah PKI dibubarkan, dengan wewenang palsunya Soeharto menyatakan bahwa PKI adalah Partai terlarang di Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia.
Pidato pertanggungjawaban Soekarno dalam Sidang Umum MPRS tahun 1968 ditolak oleh MPRS. Semua dipicu dari lambatnya Soekarno membubarkan PKI dan menjawab Tritura. Setelah itu dipilihlah seorang penjabat presiden hingga masa kepemimpinan Soekarno berakhir. Pada saat itu memang tak ada pilihan lain, Soeharto menjadi satu-satunya orang yang paling pantas memegang jabatan itu. Soekarno (mungkin dengan berat hati) menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto. Sejak saat itu Soeharto resmi memegang jabatan sebagai Presiden RI melaui TAP MPRS No XLIV/MPRS/1968 dan berkuasa selama 32 tahun hingga akhirnya digulingkan juga dengan cara yang sama seperti ia berusaha menggulingkan Soekarno pada tahun 1968.
Soeharto ketika diambil sumpahnya pada pelantikan dirinya sebagai presiden kedua RI
JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan tetap akan melakukan perombakan (reshufle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II demi perbaikan kinerja. Jika melihat jadwal SBY, Staf Khusus Presiden Heru Lelono memperkirakan, penggantian sejumlah Menteri itu akan dilakukan pada pertengahan bulan depan.
Heru Lelono mengaku belum bisa memastikan tanggal persisnya. Namun sepertinya perombakan itu tidak akan dilakukan pada awal bulan karena Presiden SBY sedang banyak kegiatan kenegaraan. “Tanggal 11 Oktober beliau keluar kota, tanggal 20 Oktober juga. Mungkin di antara tanggal itu (pengumumannya),” ujar Heru, disela Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, kemarin (28/9).
Heru yang merupakan salah satu Komisaris Bank BRI ini menegaskan bahwa perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu II bulan depan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Apalagi masa pemerintahan tinggal tiga tahun lagi. “Target utamanya untuk perbaikan kinerja yang dilakukan setelah evaluasi kinerja dan kebijakan yang dikeluarkan para menteri dalam dua tahun ini,” tambahnya.
Meski demikian, Heru tidak menampik bahwa kepentingan politik juga menjadi pertimbangan Presiden dalam memperbaikan kabinet pada bulan Oktober mendatang. Meski begitu porsi politik tidak besar. “Di Indonesia siapa pun Presidennya tidak bisa lepas dari politik, tetapi dalam reshuffle besok politik bukan pertimbangan utama,” tegasnya.
Heru mengakui bahwa faktor kesehatan juga menjadi pertimbangan SBY. Sebab Menteri harus memiliki daya tahan untuk bekerja terus sampai 2014. Ungkapan itu seolah mengisyaratkan rencana penggantian Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mustafa Abubakar yang beberapa waktu lalu harus dirawat di Singapura akibat sakit jantung. “Kesehatan itu syarat mutlak bagi seorang Menteri,” tegasnya.
Heru membenarkan bahwa Presiden SBY sudah melakukan sejumlah pertemuan dengan para pimpinan parpol untuk membicarakan rencana pergantian sejumlah menteri itu. “Itu fakta politik tetapi yang menjadi sasaran adalah perbaikan kinerja pemerintahan sampai 2014, karena Presiden juga berpikiran untuk memberikan warisan kerja yang baik bagi penggantinya mendatang,” ungkapnya.
Dengan target perbaikan kinerja pemerintahan, lanjut Heru, reshuffle kabinet juga akan disertai berbagai perubahan atau pergantian pimpinan di BUMN, badan negara dan komisi-komisi negara. “Perbaikan juga pada BUMN, badan-badan dan komisi-komisi yang terkait dengan pembangunan, semua akan diperbaiki,” lanjutnya.
Mengenai posisinya sebagai Komisaris Bank BRI, Heru mengaku dirinya mewakili pemerintah sebagai pemegang saham BRI. Dia menegaskan bahwa secara pribadi Presiden SBY tidak memiliki misi khusus menempatkan dirinya di bank plat merah tersebut. “Tentunya yang punya kepentingan adalah pemerintah sebagai pemegang saham. Tidak ada titipan khusus dari Presiden kepada perusahaan BUMN,” tukasnya.
Terkait nama-nama menteri yang bakal diganti, pihak Partai Demokrat juga sudah mulai menyampaikan sinyal beberapa pos yang bakal diganti. Ketua Departemen Perekenomian DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengungkapkan, bahwa ada beberapa bidang di kementrian yang perlu mendapat evaluasi yang berbuntut reshuffle.
“Perekonomian ada (yang direshuffle), karena kita butuh ekonomi yang baik,” ujar Sutan Bhatoegana, di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Meski tidak menyebutkan siapa yang akan diganti, namun pernyataan Sutan tersebut selaras dengan indikasi yang sempat disampaikan Menko Perekonomian Hatta Radjasa beberapa waktu sebelumnya. Yaitu, pembantu presiden di bidang perekonomian yang akan diganti adalah menteri yang selama ini sering telat rapat. Di internal, menteri yang kerap dicitrakan seperti itu adalah Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, yang berasal dari Partai Demokrat.
Selanjutnya, Sutan menambahkan, kinerja pembantu presiden di bidang transportasi juga kemungkinan akan ada evaluasi. Apalagi, lanjut dia, dengan seringnya terjadi kecelakaan beberapa waktu terakhir. “Kalau transportasi kan juga mempengaruhi ekonomi, kalau transportasinya bagus, ekonomi juga bagus,” tandasnya, kembali tanpa menyebut nama yang bersangkutan. Namun, indikasi yang disampaikan Sutan tersebut diperkirakan menunjuk pada posisi Menteri Perhubungan Freddy Numberi. Salah seorang kader Demokrat pula yang ada di kabinet.
Tidak hanya itu, tambah wakil ketua fraksi Demokrat di DPR itu, carut marutnya birokrasi reformasi birokrasi juga bakal menjadi catatan dan penting dilakukan pembenahan. Apalagi, lanjut Sutan, pelayanan terhadap masyarakat juga tidak maksimal, hingga saat ini. “Reformasi birokrasi, ini sejak jaman Belanda. Dulu biasanya harus melalui 8 meja, sekarang harus 4 meja, kan seperti itu,” tegasnya.
Anggota komisi VII DPR tersebut juga memberikan indikasi, bahwa masalah hukum dan pemberantasan korupsi juga harus dibenahi. “Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi penting,” tandasnya.
Sementara itu, hawa perombakan kabinet (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid dua, makin terasa di Istana Kepresidenan. Kemarin (28/9), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima paparan dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Kantor Presiden.
Wapres Boediono dan hampir seluruh anggota KIB jilid dua ikut hadir untuk mendengarkan masukan dari Wantimpres. Hanya Menlu Marty Natalegawa dan Menkeu Agus Martowardojo yang tidak tampak karena tengah berada di luar negeri. Keduanya diwakili Wamenlu Triyono Wibowo dan Wamenkeu Anny Ratnawati.
Usai rapat yang berlangsung tertutup selama sekitar dua jam itu, anggota Wantimpres Ryaas Rasyid mengaku tidak memberikan masukan terkait reshuffle. “Kita memberikan masukan mengenai ini lho situasi, implikasi tentang kinerja kabinet,” katanya.
Dia menyebutkan, ada beberapa masalah di bidang ekonomi yang perlu untuk ditinjau kembali. Termasuk berkaitan dengan keseimbangan pembangunan wilayah timur dan barat Indonesia. “Juga menyangkut reformasi birokrasi,” ujar Ryaas. Kemudian juga mengenai hubungan dengan parlemen sehingga pembahasan RUU tidak tersendat.
Menurut pria kelahiran Gowa, Sulawesi Selatan itu, presiden akan menyampaikan policy speech terkait dengan rencana tiga tahun ke depan. Rencananya, pidato tersebut disampaikan sebelum 20 Oktober.
Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, masukan dari Wantimpres lebih kepada implementasi strategi pemerintah selama ini. Menurutnya, tidak ada kementerian tertentu yang secara khusus disorot.
Meski begitu, Julian menegaskan, presiden tetap melakukan persiapan penataan kabinet dengan memerhatikan pertimbangan dari Wantimpres. Proses reshuffle, disebutnya, akan dimulai pada minggu awal bulan Oktober. “Presiden akan berkomunikasi (dengan para menteri),” katanya.
Sementara itu, Ketua UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) Kuntoro Mangkusubroto mengungkapkan, masih ada kementerian yang mendapatkan rapor merah berdasarkan evaluasi UKP4. “Merata merah di semua kementerian,” katanya. Namun dia menolak membeberkan lebih jauh hasil evaluasinya.
Kuntoro hanya mengatakan, rapor merah tersebut berkaitan dengan target kinerja kementerian yang tidak tercapai seperti yang direncanakan di awal tahun. “Misalnya apabila ada program yang tidak mencapai sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, menteri yang santer dikabarkan bakal digusur dari kabinet terlihat enggan menanggapi isu reshuffle. Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh misalnya. Dia memilih untuk tidak memersoalkan masalah reshuffle karena merupakan hak prerogatif presiden. “Gini ya, dari pada main ketapel lebih baik makan rujak. Dari pada bicara reshuffle, lebih baik nonton lawak,” elaknya sembari bergegas.
Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa memilih untuk berjalan cepat baik saat masuk ke kompleks Kantor Presiden maupun saat hendak menuju mobilnya. Begitu juga dengan Menakertrans Muhaimin Iskandar yang irit bicara saat ditanya mengenai reshuffle. Dia hanya mengaku belum ada pembicaraan dengan SBY terkait reshuffle.
Namun pendapat berbeda disampaikan Menteri PDT Helmy Faisal yang juga berasal dari partai dengan Muhaimin, yakni PKB. “Beberapa kali Muhaimin diajak bicara. Saya kira itu bertahap pembicaraannya,” katanya.
Terkait ramai-ramai soa reshuffle, Pengamat ekonomi Imam Sugema mengatakan akibat banyaknya menteri yang berasal dari partai politik maka kebijakan yang dihasilkan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II hingga saat ini bias dan bukan merupakan kebijakan yang lahir dari keinginan masyarakat. “Kebijakan yang diambil lebih banyak berdasarkan kepentingan partai politik. Kalau sudah begitu saya kira banyak menteri yang layak direshuffle,” ketusnya.
Menurutnya, kinerja sejumlah menteri ekonomi belum maksimal sehingga layak untuk dilakukan perombakan. Kinerja tim ekonomi KIB II selama ini tidak melahirkan program dan kinerja yang memuaskan. “Komposisi menteri ekonomi yang baru harus lebih baik. Kalaupun bukan dari kalangan profesional, misalkan dari partai politik lagi, setidaknya harus punya “sense” dalam urusan ekonomi,” jelasnya. (wir/dyn/fal)