RITECH INDONESIA

Seperti dilansir AFP dari majalah Time, Minggu (30/10/2011) sejumlah negara menggelar acara khusus menyambut kelahiran penduduk Bumi ke-7 miliar itu. Di Zambia ada lomba lagu bertema 7 miliar, di Vietnam ada konser 7B: Counting On Each Other.

Pemerintah Rusia menyiapkan kado khusus untuk bayi ke-7 miliar. Sedangkan, Pantai Gading menggelar acara komedi. Tapi, Sekjen PBB Ban Ki-Moon malah murung.

“Siapapun yang lahir, dia akan lahir dalam dunia kontradiksi. Banyak makanan, tapi miliaran orang kelaparan. Banyak yang hidup mewah, tapi masih banyak yang hidup tidak sejahtera,” kata Ban kepada Time.

Kelahiran bayi pada Senin besok akan menjadi semacam tanda lampu darurat. PBB mencatat, bayi ke-6 miliar telah lahir pada 12 Oktober 1999 di Bosnia bernama Adnan Mevic. Hanya dalam waktu 12 tahun, penduduk Bumi bertambah 1 miliar orang.

Sekjen PBB saat itu, Kofi Annan, berada di rumah sakit di Sarajevo saat Mevic lahir. Apa yang terjadi dengan keluarg Mevic sekarang sangatlah menyedihkan. Keluarga itu hidup dalam kemiskinan.

“Ini bukan soal angka, ini soal manusia. Ada 7 miliar orang yang butuh cukup makanan, energi, kesempatan kerja dan pendidikan. HAM dan kemerdekaan, untuk bersuara, untuk mengurus anak mereka dalam kedamaian dan keamanan,” ujar Ban Ki-moon dengan khawatir.

PBB mencatat, dengan kondisi sekarang, 2 bayi lahir setiap detik. Bahkan PBB memprediksi India akan mengalahkan Cina dalam jumlah penduduk pada tahun 2025 dengan angka 1,5 miliar penduduk.

Badan PBB untuk kependudukan UNFPA melaporkan, dunia akan menghadapi masalah lapangan kerja untuk generasi muda, kelaparan dan kekeringan, dan kota besar akan berjejalan penduduk seperti Tokyo, Jepang akan memiliki populasi 36,7 juta orang. Kalau sudah demikian, orang sekelas Ban Ki-Moon pun pening kepala.

Sumber : klik

<style type=”text/css”>

#gb{

position:fixed;

top:50px;

z-index:+1000;

}

* html #gb{position:relative;}

.gbtab{

height:100px;

width:30px;

float:left;

cursor:pointer;

background:url(‘http://lh4.ggpht.com/_jn57XA2jLxY/SmCHl1YEsxI/AAAAAAAAAXQ/HshHClEVcvY/tabs.png&#8217;) no-repeat;

}

.gbcontent{

float:left;

border:2px solid #A5BD51;

background:#F5F5F5;

padding:10px;

}

</style>

<script type=”text/javascript”>

function showHideGB(){

var gb = document.getElementById(“gb”);

var w = gb.offsetWidth;

gb.opened ? moveGB(0, 30-w) : moveGB(20-w, 0);

gb.opened = !gb.opened;

}

function moveGB(x0, xf){

var gb = document.getElementById(“gb”);

var dx = Math.abs(x0-xf) > 10 ? 5 : 1;

var dir = xf>x0 ? 1 : -1;

var x = x0 + dx * dir;

gb.style.right = x.toString() + “px”;

if(x0!=xf){setTimeout(“moveGB(“+x+”, “+xf+”)”, 10);}

}

</script>

<div id=”gb”>

<div class=”gbtab” onclick=”showHideGB()”>   </div>

<div class=”gbcontent”>

<div style=”text-align:right”>

<a href=”javascript:showHideGB()”>

[tutup]

</a>

</div>

</div>

</div>

<script type=”text/javascript”>

var gb = document.getElementById(“gb”);

gb.style.right = (30-gb.offsetWidth).toString() + “px”;

</script>

1. Teks Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 bertempat
   di Jalan Kramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat sekarang menjadi Museum Sumpah
   Pemuda, pada waktu itu adalah milik dari seorang Tionghoa yang bernama Sie
   Kong Liong.
2. 2. Golongan Timur Asing Tionghoa yang turut hadir sebagai peninjau
   Kongres Pemuda pada waktu pembacaan teks Sumpah Pemuda ada 4 (empat) orang
   yaitu :
   a. Kwee Thiam Hong
   b. Oey Kay Siang
   c. John Lauw Tjoan Hok
   d. Tjio Djien kwie

Jakarta – ‘Drama’ kembali disiarkan dari Cikeas. Para tokoh ternama berdatangan, muncul pernyataan, menyusul pengamatan, lalu saling ribut, dan kemudian terjadi kegaduhan. Semua, apa pun yang terjadi di dan terkait peristiwa di Cikeas menjadi tontonan seluruh rakyat Indonesia.

Tontonan itu makin mendidih pada Rabu, 13 Oktober lalu. Hari itu, para tokoh penting parpol berdatangan ke kompleks kediaman Presiden SBY itu. Ada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali.

Tidak ketinggalan pula Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq, dan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa.

Rabu, 13 Oktober itu, memang ada pertemuan penting presiden dengan ketua umum parpol. Mereka membahas masa depan koalisi. Dan tentu saja nama menteri yang akan di-reshuffle.

Lalu setelah para petinggi parpol itu, hari-hari selanjutnya sejumlah nama terkenal bergantian menyambangi rumah Presiden di kota hujan itu. Ada para menteri dan calon wakil menteri yang menjalani audisi.

Setiap hari sebelum dan setelah audisi itu, tidak ketinggalan ada pernyataan dari istana atau pun dari para tokoh yang datang. Bahasannya tentu saja terkait reshuffle yang sudah lama diwacanakan. Tentu saja rumor juga ikut menyebar.

Salah satu rumor yang menyebar, dalam pertemuan Rabu itu, SBY menegur Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq. SBY tidak senang dengan sikap politikus PKS di parlemen yang mengklaim punya kontrak politik khusus dalam koalisi. Sebutan ‘kontrak politik khusus’ itu disebut-sebut membuat SBY seolah-olah merasa ditekan.

Seminggu sebelumnya, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta memang mengungkapkan PKS mempunyai kontrak spesial yang berbeda dengan parpol lainnya. Dengan kontrak khusus itu, PKS yakin aman dari gunting reshuffle. “Kita punya kontrak spesial dua telor,” ujar Anis kala itu.

Karena punya kontrak politik khusus itu pula, Anis tidak ragu menuding reshuffle kabinet bertujuan untuk keperluan pemenuhan logistik parpol menghadapi Pemilu dan Pilpres 2014. Belakangan, bahkan Sekjen DPP PKS itu menyatakan reshuffle kabinet bukan jaminan perbaikan kinerja pemerintahan tapi hanya membuat kegaduhan politik.

Klaim Anis ini pun dirasa mengganggu oleh Partai Demokrat.Wakil Ketum DPP PD, Max Sopacua lantas membantah adanya kontrak khusus untuk PKS. Elite PD lainnya pun ikut menyerang PKS.

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan bahkan menyebut PKS terlalu mengganggu. “Sepertinya PKS yang terlalu mengganggu sampai menyebut reshuffle untuk kepentingan logistik 2014,” ujar Ramadhan.

Nah setelah itu elite PD dan PKS terus terlibat perang pernyataan. Hingga kemudian pada 9 Oktober, Menkominfo Tifatul Sembiring mengakui ada ‘teguran’ dari SBY kepada PKS.

Kata Tifatul, menteri-menteri dari PKS diminta untuk meredakan ‘kegaduhan’ di internal PKS mengenai isu reshuffle kabinet. “Beliau meminta ketidaknyamanan dan pertengkaran di bawah itu agar di-stop. Intinya begitu,” kata Tifatul.

Namun setelah teguran itu, anggota DPR dari PKS Fahri Hamzah justru balik menuding kegaduhan dibikin oleh SBY sendiri. Kabar Presiden PKS ditegur SBY dalam pertemuan di Cikeas pun dibantah PKS.

PKS lantas menggelar rapat menyikapi reshuffle. Kabar datang, PKS mengancam akan keluar dari koalisi bila ada satu menterinya dicopot. Kabar itu kemudian ditanggapi PD dengan balik menantang PKS untuk keluar dari koalisi. Tapi isu terakhir menyebutkan, SBY dan PKS telah membuat deal, yakni seorang menteri PKS akan didepak dari kabinet.

PKS mempunyai 4 kursi menteri yakni Menkominfo, Menristek, Mensos, dan Mentan. Kabarnya setelah melalui tarik ulur di internal, PKS memutuskan tetap memilih bertahan di koalisi dan legowo kehilangan kursi Menristek.

Hingga kini kegaduhan reshuffle antara PKS dan PD masih berlangsung. Bagi politisi PKS menuding reshuffle sengaja dibikin gaduh oleh orang-orang SBY. Bagi PKS, reshuffle semestinya bisa berlangsung tenang bila saja partai penguasa itu tidak membuat pengumuman.

“Kenapa harus di-declare dulu. Artinya apa?” kritik Anis Matta.

PKS tidak mau disebut membuat kegaduhan. Sebab bagi PKS, memang sudah semestinya dilakukan konsensus bersama partai koalisi bila SBY akan melakukan reshuffle. Semua harus jelas, siapa yang diajak masuk kabinet siapa yang harus di luar.

“Tidak baik SBY kalau mengeluarkan dan memasukkan orang dalam koalisi seperti rekrutmen kuli bangunan. Harus jelas,” kata Fahri.

Sebenarnya ada apa di balik kegaduhan reshuffle? Diduga ada dua target besar terkait kegaduhan itu. Pertama, untuk meredam kasus besar yang belakangan mengarah ke SBY. Misalnya kasus suap pembangunan Wisma Atlet yang melibatkan bekas Bendahara Umum PD Muhammad Nazaruddin dan kasus Century yang belakangan mulai dikorek-korek lagi pasca audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Target kedua, kehebohan reshuffle ini untuk menaikkan pamor SBY di mata publik yang semakin merosot tajam. “Jadi saya kira, ribut-ribut soal reshuffle hanya untuk mengalihkan pandangan publik terhadap kasus-kasus yang melilit elit PD dan pencitraan SBY saja,” kata pengamat politik Ray Rangkuti.

Indikasi reshuffle untuk membuat pengalihan isu publik, menurut Ray, bisa dilihat dari lamanya waktu peluncuran isu reshuffle, dan proses yang dilakukan. Apalagi dalam proses reshuffle, SBY terkesan menggunakan cara-cara yang menyedot perhatian. Misalnya dengan memindahkan kegiatan selama reshuffle di kediamannya di Cikeas. Cara seperti itu jelas menyedot perhatian publik.

“Dalam urusan pencitraan atau menyedot perhatian publik. Memang pemerintahan SBY jagonya,” kritik Ray.

(iy/vit)

Banyaknya anggapan bahwa PKS akan unggul dan sebagai satu-satunya partai berhaluan Islam yang tetap eksis dalam Pemilu 2014, sepertinya anggapan itu belum tentu menjadi kenyataan. Hal demikian bisa terjadi karena diakibat berbagai sikap dan ulah kader PKS yang menyimpang sehingga melunturkan simpati, empati, dukungan, dan harapan yang semula akan diberikan rakyat kepada partai yang disebut sebagai partai putih ini menjadi ditimbang ulang.

Setelah salah satu anggota DPR dari Fraksi PKS, Arifinto, kepergok menonton video porno, buka aib oleh salah satu pendiri Partai Keadilan, cikal bakal PKS, Kiai Haji Yusuf Supendi; dan pemanggilan anggota Banggar dari PKS Tamzil Linrung oleh KPK. Kini PKS dinista oleh banyak kalangan terkait dengan ucapan salah satu anggotanya, Fahri Hamzah dengan ucapannya yang ingin membubarkan KPK.

Apa yang dikatakan oleh Fahri Hamzah tersebut tentu melawan dari semangat untuk memberantas korupsi yang sekarang semakin mengganas dan menggila. Apa yang dikatakan oleh Fahri Hamzah tersebut membenarkan bahwa gerakan civil society yang terjadi di Indonesia tanpa melibatkan partai politik. Tanpa adanya keterlibatan partai politik ini juga diakui oleh Adnan Buyung Nasution bahwa gerakan antikorupsi yang dijalankan seiring reformasi birokrasi di Indonesia akhir-akhir ini melemah. Partai politik yang kerap melontarkan slogan bersih dan antikorupsi justru telah dinilai gagal berperan.

Ungkapan yang dikatakan oleh Adnan Buyung Nasution itu benar adanya, buktinya ketika kasus Cicak dan Buaya ramai, partai politik cenderung diam seolah-olah itu bukan urusannya. Diamnya partai politik itu bukan karena mereka tidak mengerti dan tidak paham tetapi karena mayoritas partai politik berada di dalam kekuasaaan sehingga ketika kekuasaan dicoba untuk digoyang maka mereka bersatu melawan goyangan itu.

Apa yang dilakukan oleh sebagaian kader PKS itu mengubah pandangan terhadap PKS yang selama ini dirasa santun, islami, proreformasi, dan antikorupsi, menjadi sebuah pandangan bahwa semua partai adalah sama, haus kekuasaan dan sarang koruptor. Partai ini ternyata sama saja dengan partai-partai lainnya.

Ketika Kiai Haji Yusuf Supendi, membongkar borok-borok kader PKS, banyak orang menuduh apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Yusuf Supendi tidak benar. Namun ketika Tamzil Linrung dipanggil KPK dan Fahri Hamzah menginginkan KKP dibubarkan, membuat apa yang diucapkan oleh Kiai Haji Yusuf Supendi itu bisa menjadi benar.

Apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Yusuf Supendi dengan membongkar aib rekan-rekannya sendiri itu tujuannya bagus juga, yakni mengungkap adanya lalu lintas uang yang bisa dikatakan tidak halal. Dengan laporan itu mengingatkan bahwa kader PKS juga suka uang yang jumlahnya sama dengan uang yang dikorupsi oleh koruptor, yakni miliaran.

Apa yang dilakukan oleh Arifinto, Tamzil Linrung, dan Fahri Hamzah menambah corengan atau noda yang sebelumnya telah digoreskan oleh Yusuf Supendi. Dari semua itu tentu akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PKS dalam Pemilu 2014.

Sebagai partai yang berdiri pada 20 April 2002 dan merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan yang berdiri pada 20 Juli 1988, partai ini mempunyai prospek masa depan yang cerah. PKS mengalami perkembangan yang sangat pesat dari waktu ke waktu. Di tengah partai-partai Islam lainnya mengalami penurunan suara, PKS justru dari pemilu ke pemilu melonjak perolehan suaranya. Pada Pemilu 1999, Partai Keadilan dengan nomor urut 24 mampu meraih suara 1.436.565 (1,36%) dengan jumlah kursi di DPR 7. Pada Pemilu 2004, dengan nama baru PKS, partai ini mampu meraih suara sebesar 8.325.020 (7,34%) dengan jumlah kursi mencapai di DPR  45 buah. Pada Pemilu 2009, PKS lolos parlemen threshold dengan meraih suara 8.206.955 (7,88%) dengan jumlah kursi di DPR 57 buah.

Seiring pesatnya perkembangan partai, kader dan pengurus partai lupa bahwa semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya, semakin mapan partai semakin tinggi godaannya. Nah di sinilah rupanya haluan yang dipegangnya, haluan Islam, tidak mampu membendung godaan itu. Akibatnya partai ini dari sifatnya yang idealis menjadi pragmatis. Proses tawar menawar kekuasaan dan kepentingan menjadi hal yang biasa di dalam tubuh partai ini.

Pesatnya perkembangan partai inilah yang mengakibatkan PKS mempunyai daya tawar yang tinggi sehingga Presiden SBY berpikir ulang ketika hendak me-reshuffle menteri  dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang berasal dari PKS. Namun daya tawar yang tinggi inilah yang menyebabkan PKS menjadi sombong dengan kekuasaannya. Kesombongan ini akhirnya menjelma seperti apa yang dikatakan oleh Guru Besar Universitas Cambridge pada Abad XIX, Lord Acton yang mengatakan power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely, yang artinya, kekuasaan cenderung untuk korup dan kekuasaan mutlak korup secara mutlak.

Hal ini semua seharusnya menjadi intropeksi bagi kader PKS, bahwa apa yang selama ini dirintis, seperti gemar melakukan kegiatan sosial dan kader-kadernya yang terkenal santun dan cerdas, akan sirna bila kader lainnya melakukan tindakan korupsi dan melawan gerakan antikorupsi.

Ardi Winangun
Pengamat Politik dan Pengurus Presidium Nasional Masika ICMI

Yenny bertemu dengan para pendukungnya di makam Gus Dur. (Dok: Sun TV)

JAKARTA – Merosotnya popularitas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seperti ditunjukkan hasil survei Jaringan Suara Indonesia (JSI) dinilai sebagai bentuk kegagalan mempertahankan citra partai.

“Sejak  berada di koalisi terjadi pergeseran citra, PKS tidak bisa lagi mempertahankan citra sebagai partai bersih, peduli termasuk antikorupsi,” kata analis politik dari Charta Politika Arya Fernandes kepada okezone, Minggu (23/10/2011) malam.

Menurut Arya, kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengindikasikan dugaan adanya korupsi di Badan Anggaran DPR telah merugikan PKS.

Selain itu usulan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disuarakan Ketua DPP PKS Fahri Hamzah ikut andil menurunkan citra PKS. “PKS terus dihantam isu negatif termasuk isu korupsi. Ini yang membuat publik atau simpatisannya kecewa,”  jelas Arya.

Selain itu, Arya menilai, turunnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono ikut menyumbang melorotnya popularitas PKS.  “Menurunnya tingkat kepuasan atas kinerja pemerintah tentu berdampak negatif terhadap partai mitra koalisi,” pungkasnya.

Hasil survei JSI menempatkan tingkat keterpilihan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merosot ke urutan tujuh dengan angka 3,9 persen. Partai Demokrat berada di urutan teratas dengan tingkat elektabilitas 18,2 persen disusul Golkar  (15,1 persen) dan PDIP (12,6 persen).

Sumber : okezone.com